rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (6) huruf d. rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

Build back better atau pulih lebih baik menurut United Nations General Assembly didefinisikan sebagai proses pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi setelah bencana yang dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan sebuah bangsa dan komunitas dengan melakukan upaya pengurangan risiko bencana ke dalam proses perbaikan. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. 19610212 198908 1 001 Penyusunan SOP Rehabilitasi dan. rawan bencana 1, 9 desa berada pada daerah rawan bencana 2, dan 1 desa berada pada daerah rawan bencana 3. dkk. Setiap tahapan memiliki prosedur dan detail tertentu untuk memastikan seluruh. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana NO. Perka 06 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Rehabilitasi Hutan Diperlukan Pasca Letusan Gunung Semeru. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. 9 Tahun 2006 Tim Koordinasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana. membangun efektifitas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dampak erupsi Gunung Semeru berupa longsoran material padat seperti abu vulkanik, awan panas, abu panas dan lahar hujan bisa menyebabkan ekosistem dan vegetasi hutan yang ada disekitarnya menjadi rusak, seperti yang terjadi di Gunung Semeru pada 4 Desember. 3. kondisi wilayah dan kejadian bencana; b. bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi (UU 24/2007)[email protected] sumber daya manusia dibutuhkan pada setiap fase penanggulangan bencana, salah satunya di periode pascabencana atau rehabilitasi dan rekonstruksi. Berita Populer. 4. bahwa dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan pasca bencana, diperlukan pedoman panduan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; b. 10 Tahun 2018 terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi Donggala mempunyai target dalam penyelesaian pelaksanaan yaitu bangunan rumah masyarakat selesai rampung pada desember 2019, namun sampai pada tahun 2021 program rehabilitasi dan. 1. kripsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris. 2. Banjir Kecamatan Bintan Timur Berangsur Surut. Pada 23 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok. V/2010 tanggal 25 Oktober 2010 Perihal : Peningkatan Status. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur, Nurdin, cenderung mengindahkan rekomendasi BMKG. pendanaan Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);. rekonstruksi pascabencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi: 1. Sedikit sekali pemerintah bersama masyarakat maupun swasta memikirkan tentang langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan. Abstrak Dalam tiga tahun program rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) pasca gempa 30 September 2009 di provinsi Sumatera Barat,. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga. Pasal 3 Peraturan ini mulai berlaku pada. Ini yang aku cari! Makasih ️. Apa itu E-Proposal Rehabilitasi dan Rekonstruksi?. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. 4. Dr. Peraturan Perundang-undangan. Saat ini, progres fisik kegiatan rehabilitasi sudah mencapai 54,53% dengan jumlah unit bangunan yang sudah diselesaikan sebanyak 52 gedung. Tahap Pra Bencana (mencangkup Kegiatan. 76 Tabel 22. Judul. Pengkajian dan penilaian meliputi identifi kasi dan penghitungan kerusakan dan kerugian fi sik dan non fi sik yang menyangkut aspek kemanusiaan, perumahan atau pemukiman, infrastruktur, ekonomi,. Lokasi. Pokja Bencana PKMK FK - KMK UGM turut andil dalam proses pemulihan tersebut. Perka 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman. REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascebencana Banjir Bandang Sentani Provinsi Papua Kerusakan&kerugian Kebutuhan Hibah RR TA 2020 Rp 1. Erupsi Merapi Tahun 2010 merupakan bencana. JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana, melalui Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, menggelar pertemuan bertajuk Sosialisasi Penggunaan E-Proposal dalam Rangka Pengajuan Proposal Bantuan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Pihak Lain. Foto: Setkab. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor); SEl(l)A r WAGUB %J ~3~ 10. co — Untuk mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi berkekuatan 6,1 skala Richter yang mengguncang Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman beberapa waktu lalu, DPD KNPI Sumatra Barat mendirikan posko krisis centre rehabilitasi dan rekonstruksi. GO. E. . Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kulon Progo bekerja sama dengan BPBD DIY pada hari ini Rabu, 14 September 2016 melaksanakan Sosialisasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: Per. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo saat mengunjungi lokasi bencana alam di awal tahun 2021. Sesuai dengan sifat rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana, maka penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempabumi di Wilayah Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2013-2014, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 01 Tahun 2013 Tanggal. 2. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 58 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sektor Permukimanrawan bencana dan anggraan daerah yang terbatas, Kabupaten Purworejo mendapatkan bantuan sosial pemerintah untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor tahun 2016. Pencegahan (prevention) B. 1. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI Dasar Hukum Nomor sop 71 Tan al Pembuatan Tan al Revisi Tan al Efektlf Disahkan oleh Judul sop Kepata Pelaksana BP O Provinsi Riau H . 90 Wahana TEKNIK SIPIL Vol. org. com - Penanganan pasca bencana baik dalam tahap tanggap darurat yang dilanjutkan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, harus dilakukan dengan mengacu pada prinsip membangun kembali lebih baik atau Build Back Better. Setelah itu pemerintah akan membangun kembali rumah warga yang. TAHAP REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI. "Diharapkan dengan terlaksananya penadatanganan kontrak ini dapat memperlancar program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana terhadap infrastuktur pelabuhan-pelabuhan di Teluk Palu," tutupnya. Pasal3. rekonstruksi pasca bencana banjir Saut A. 3) Pasca bencana (recovery) Penanggulangan pasca bencana meliputi 2 tindakan utama yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Penandatanganan ini untuk memperkuat komitment pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, BNPB dan BPBD dalam pelaksanaan pemulihan pasca bencana yaitu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Super Administrator 02 Februari 2018. dengan hasil 280. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, kepala distrik, masyarakat. Alur Proses PDNA BENCANA PENYUSUNAN RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENGKAJIAN DAMPAK BENCANA 1. Tahap pascabencana ini mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi . 4 April 2019 10902 Print. yang diperlukan pada tahap pra bencana, bencana dan pasca bencana. 1. PARTISIPASI MASYARAKAT PADA KAWASAN RAWAN BENCANA DI INDONESIA (PRA BENCANA, TANGGAP DARURAT DAN PASCA BENCANA) Irma Yusfida. Banten - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Lebak Banten, pada 1 Januari 2020 lalu. 15: Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi: Membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana. Oleh karena itu, BPSDM melalui Bapekom PUPR Wilayah III Jakarta. Suprayoga Hadi MSP (Perencana Ahli Madya, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas). Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan seluruh pegawai BPBD Kabupaten Malang yang telah bersedia memberikan ijin penelitian, membantu serta memberi informasi dan data yang diperlukanKebijakan Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah”. melakukan langkah- langkah percepatan 5. Penulis. bencana dan (2) Pasca bencana. rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Gedung Radius Prawiro, Kementerian Keuangan, pada Kamis (30/11/2017). Pemkab Lanny Jaya Aktifkan Posko Tangani Bencana Kekeringan. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemulihan Infrastruktur Sumber Daya Air Dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional Kota Palu 3. Setelah dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa (1) Pelaksanaan percepatan rehabiltiasi dan. BNPB, Jakarta. . Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana terdiri atas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. U. Pada 23 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, dan wilayah terdampak di Provinsi NTB. “Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa Bumi, tsunami dan likuifaksi Provinsi Sulawesi Tengah ini masuk dalam major project RPJMN 2019-2024”, tutur Nelwan. Perka 11 Tahun 2008 tentang Pedoman. TENTANG PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PERUMAHAN PASCABENCANA GEMPA BUMI DAN LIKUIFAKSI DI KABUPATEN SIGI TAHAP II DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIGI,. Annisa Dwi Rahma. Menurut Basuki, peningkatan investasi dan pendanaan untuk mengurangi risiko bencana sesuai dengan kesepakatan internasional Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Sekilas BPBD Kota Semarang. Bencana ini langsung menarik perhatian serta simpati dunia internasional untuk memberikan bantuan kemanusian ke Indonesia. PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Menimbang : a. Seksi Rehabilitasi, mempunyai tugas : menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang rehabilitasi pasca bencana ; menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang rehabilitasi pasca. 2011. REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI. Linda Purnama, M. perencanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi bidangJAKARTA, suaramerdeka. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Yapen-Waropen Provinsi Papua Tahun 2010- 2011Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana: Tanggal Ditetapkan: 29 November 2010: Tanggal Diundangkan: 14 Oktober 2014: Berlaku Tanggal: 14 Oktober 2014: Sumber: BN. Sumber :UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana . Dalam rangka untuk melaksanakan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengeluarkan Peraturan Kepala BNPB tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (Perka BNPB No. (b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (a), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi,. manajemen rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Perka 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Beranda. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi SEKSI REHABILITASI Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 1. dengan berbagai strategi dalam upaya pemulihan warga dampak bencana melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi. Login Keputusan Presiden (KEPPRES) No. €€€€€ Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan. masyarakat berperan dalam penanggulangan bencana gempa, mulai dari sesaat setelah gempa (hari ke-1 hingga hari ke-3), masa tanggap darurat (hari ke-3 hingga sebulan) serta masa rehabilitasi dan rekonstruksi (sejak sebulan paskagempa). 0 that occurred in NTB Province, especially North Lombok in 2018, has had an impact on the conditions of various aspects of community and. Pasal 2 Pedoman dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasca Bencana. . Baca juga: 5 Hal yang Harus Kita Lakukan Jika Terjadi Bencana Alam . bahwa dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan pasca bencana, diperlukan pedoman panduan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi: klik disini: 9. Tentang : Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Mulailah mengetik pada pencarian di atas dan tekan tombol kaca pembesar untuk mencari. Tentang : Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana: 137: Peraturan Kepala BNPB No 4 Tahun 2010: 2010: Pedoman Akuntansi Persediaan di lingkungan BNPB: 138: Peraturan Kepala BNPB No 16 Tahun 2009: 2009: Tentang : Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Badan Nasional. Hasil identifikasi Sesar Cugenang yang memanjang sekitar 8 kilometer jelas menyimpan potensi bahaya. bersih, pendidikan dan ekonomi; (3) fase. Pola. Melalui perencanaan yang baik, pemulihan dampak pascabencana dapat berjalan cepat dan efektif. Dokumen Kesiapsiagaan Destana Lebakharjo Malang. Hasil pengisian ini digunakan untuk penilaian kebutuhan pasca bencana, sebagai hasil untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. pegawai di Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan bahwa pada umumnya masih relatif rendah kinerjanya. Dibawah Kasubbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi 1) Penyusun Rencana Rehabilitasi Sumber: Peraturan Gubernur DIY Nomor. 2011. 2 Manfaat Praktis . U. REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA . 3. Sedangkan saat ini sebanyak 6 persen proyek tengah dilaksanakan dan 34 persen sisanya masih dalam tahap persiapan, seperti rehabilitasi. setelah Kanada, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Tahun. Tanggamus: BPBD Kabupaten Tanggamus. 1 Luas Kabupaten. Dilansir dari laman resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dijelaskan fungsi. 2004 . ABSTRAK: Dalam rangka pemulihan kembali kehidupan masyarakat dan pembangunan kembali di wilayah pascabencana banjir bandang di Kota Bima pada. Kondisi Ideal. ” Kasatgas, Achmad Gani berpesan, “Kepada semua CPNS TA 2021 Kementerian PUPR yang akan bertugas, saya tegaskan agar melakukan pendampingan teknis dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca. dilihat : 4371. 000 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempabumi Sulawesi. Dia menjelaskan Inpres tersebut merupakan perpanjangan dari sebelumnya Nomor 10 Tahun 2018 pada tahun 2020 yang sudah berakhir, karena menjadi salah satu hambatan pemerintah dalam percepatan pemulihan pasca bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuefaksi di wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala dan sebagian. Bencana pada saat Pasca bencana e. 24 Tahun 2007, Manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi,. (UU 24/2007). BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BPBD, KESBANGPOL Indikator Kinerja Individu 1. Manajemen Rehabilitasi Dan Rekonstruksi (1) Setelah penanganan darurat selesai, dilanjutkan dengan manajemen rehabilitasi dan rekonstruksi secara cepat,. Pasal 3 Peraturan ini mulai berlaku pada. Instruksi Presiden (INPRES) tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi. PenanggulanganBencana (Disaster Management) 9 MANAJEMEN BENCANA Pencegahan dan Mitigasi Kesiapan Pemulihan Tanggap Darurat BENCANA Siklus Manajemen Bencana Kegiatan-kegiatan Manajemen Bencana A. 484. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI Kebijakan dan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Erupsi Merapi Tahun 2010 di Kabupaten Sleman. Untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana; Mengingat : 1. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah ini merupakan panduan/acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pihak-pihak lain yang terkait dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi gunung Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. 2 Perumusan Masalah 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;. Oky Roy Syahputra. Belajar dari pengalaman tersebut, serta sadar posisi Pembelajaran rehabilitasi dan rekonstruksi geogra s negara Indonesia yang menjadikannya pascabencana Tsunami Aceh dan Gempa Yogyakarta rawan bencana, Pemerintah Indonesia menyusun Acapkali secara awan maupun riset penelitian 2 (dua) regulasi melalui UU nomor 24 tahun 2007 tentang bencana ini. pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi menggunakan pendekatan tugas dan fungsi serta kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan institusi nonpemerintah terkait; b. Pemerintah Indonesia juga menerapkan model ini dalam rekonstruksi setelah berbagai bencana. 888. Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan kendala-kendala yang dihadapi dalam Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa bumi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018,. Peran Pemerintah dan Organisasi non-Pemerintah dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Erupsi Gunung Semeru Adela Oktavia Islami1 3Pujo Widodo2 Ernalem Bangun Herlina Juni Risma Saragih4 Dimas Raka Kurniawan Putra5 Prodi Manajemen Bencana, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia 1,2,3,4,5 Email:. 08 Tahun 2011 1 - 15; Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Keywords: Dasar Hukum,Manajemen Penyelenggaraan RR,Sistem Data dan Informasi Bidang RR,Penyaluran Dana Hibah RR,Pengkajian Kebutuhan Pascabencana,Rencana RR,E- Konsul dan E - Proposal RR Ketika fokus pada penyelamatan korban berakhir, maka kita akan memasuki tahapan berikutnya, yaitu tahapan rekonstruksi dan rehabilitasi. , & Rahmat, H. 2018/NO. yang Lebih Baik Pasca Bencana Indikator Sasaran : Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 100% Tanggung Jawab Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Terciptanya Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kerusakan Pasca Bencana 100% Kegiatan. Jitupasna; c. dan pasca bencana yakni rehabilitasi dan rekonstruksi. Bidang. 3 Jangka Waktu Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana tercantum bahwa Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 90. 9 Sub-bab berikutnya akan. Berita Populer.